Nasional

Ahok Baca Surat Edaran yang Ditandatangani Sekretaris Kementerian BUMN Diminta Mundur dari Partai

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengaku belum tahu akan mundur dari PDI Perjuangan atau tidak jika dirinya mengisi posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ahok ditawari Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bos BUMN. Ahok pun menegaskan, akan menerima tawaran itu, jika kepentingannya untuk mengabdi kepada negara.

Ahok mengaku membahas sejumlah hal berasama Erick Thohir. "Iya ada singgung PTP, Sarinah, dan Krakatau Steel juga," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (14/11/2019). Namun, Ahok oleh pihak istana diminta mundur dari partai. Ahok sendiri mengatakan belum tahu, jika diharuskan mundur atau tidak.

"Tidak tahu juga," ujarnya. Ketika dikonfirmasi mengenai itu, Ahok mengirimkan Surat Ederan Nomor SE 1/MBU/S/01/2019, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, ditetapkan pada 22 Januari 2019. Surat itu tentang Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa hanya pengurus partai, yang diharuskan mundur. Terdapat empat poin dalam surat edaran tersebut: 1. Bahwa salah satu syarat pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara adalah tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

2. Bagi anak perusahaan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN (PER 03/MBU/2012) telah mempersyaratkan hal yang sama yaitu bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN adalah bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; 3. Bahwa filosofi dasar adanya ketentuan persyaratan tersebut di atas adalah agar BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dikelola oleh pengurus dan pengawas yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi serta dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya kepada Perseroan, dan untuk menghindarkan penyalahgunaan jabatan selain semata mata untuk kepentingan Perseroan serta menghindarkan dan dari potensi konflik kepentingan diakibatkan karena latar belakang pilihan politik yang berbeda di Direksi maupun Dewan Komisaris; 4. Bahwa PER 03/MBU/2012 tersebut di atas tidak secara langsung menjangkau kepada perusahaan afiliasi BUMN, namun dengan memperhatikan filosofi dasar penyusunan peraturan tersebut di atas dan mengingat bahwa perusahaan afiliasi BUMN merupakan bagian dari pengembangan dan investasi usaha dari BUMN dan anak perusahaan BUMN, sehingga seyogyanya ketentuan yang berlaku bagi anak perusahaan BUMN diberlakukan pula dalam perusahaan afiliasi BUMN.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan wacana penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai bos BUMN akan menimbulkan kontroversi. Kontroversi tersebut, kata dia, disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya masyarakat tidak mengetahui apa keahlian Ahok sebenarnya. Selain itu, karakter mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai kontroversial. Pun demikian dengan kasus yang pernah menjeratnya hingga berujung bui.

Namun andaikan Ahok benar ditunjuk menjadi bos BUMN, Said Didu menyarankan politikus PDI Perjuangan tersebut untuk menghindari BUMN dengan regulasi korporasi ketat. "Yang harus dihindari adalah BUMN BUMN yang regulasi korporasinya sudah sangat ketat, seperti Perbankan," kata dia. "Saya pikir kalau beliau (Ahok) mau dipakai, saya sarankan sebaiknya di BUMN yang melaksanakan tugas tugas pemerintah yang banyak. Penugasan pemerintah dengan tugas khusus memperjuangkan agar pembayaran dari pemerintah itu lancar, tidak seperti kemarin kemarin tidak dibayar," tandasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok harus mundur dari partai politik jika nantinya mengisi posisi direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diketahui Ahok saat ini tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ahok sebelumnya telah menyambangi kantor BUMN bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pertemuan selama 1,5 jam membahas tawaran Erick Thohir kepada Ahok untuk menjabat pada salah satu BUMN. "Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman, di Komplek Istana kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, ditegaskan Fadjroel, tidak menjadi halangan.

Terpenting Ahok tidak pernah menjadi terpidana dalam kasus dugaan korupsi. Terlebih Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN. "Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih bersih dan keluar bersih. Begitu saja," katanya.

Soal posisi Ahok di BUMN, Fadjroel meminta agar masalah posisi dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir. "Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," katanya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tidak masalah jika politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjadi direksi pada salah satu BUMN.

Ia menilai Ahok sebagai sosok profesional untuk mengelola BUMN dan bukan sekadar politikus. “BUMN sekarang kan memang sudah diisi profesional, tidak masalah. Saya tak sebut nama tapi saya bicara mengenai seorang profesional yang masuk BUMN,” ujar Airlangga ditemui di rakornas Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Airlangga enggan memberi komentar lebih banyak mengenai hal tersebut.

“Seorang profesional masuk BUMN kan bukan hal baru, seperti di Telkom. Saya tidak bisa berkomentar banyak,” katanya. Sebelumnya diketahui Ahok menemui Menteri BUMN Erick Thohir. Usai menemui Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Ahok mengaku diminta untuk dilibatkan dalam salah satu BUMN.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut telah menerima tawaran untuk mengisi jabatan sebagai petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN. Ada sejumlah pertimbangan atau alasan BUMN membutuhkan sosok Ahok.

Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas yang mumpuni. Terutama dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha. "Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan dengan kebijakan publik. Jadi kan' BUMN tidak hanya urusan untung untung. Tapi juga urusan pelayanan publiknya. Nah ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya. Arya masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu. Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya. Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN. Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut. "Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.

Tags
Show More

Meita Estriani

Rahasia kehidupan adalah jatuh tujuh kali dan bangun delapan kali. Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close