Nasional

Beri Waktu Dewas & Pimpinan KPK Bekerja ‎UU KPK Baru Dinilai Perlambat Kerja KPK Istana

‎Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut UU KPK yang baru no 19/2019 terbukti memperlambat kinerja KPK. Ini bisa dilihat dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga rasuah pada komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman meminta semua pihak baiknya memberi kesempatan pada dewan pengawas dan pimpinan KPK yang baru untuk bekerja.

"Kita lihat saja. Serahkan pada dewan ‎pengawas KPK dan pimpinan KPK yang sekarang. Beri kesempatan mereka untuk menjalankan undang undang itu," ungkap Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2020). Sebelumnya peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menjelaskan ada dua kasus dari operasi senyap komisioner KPU Wahyu Setiawan yang dijadikan alasan ICW menyatakan UU KPK memperlambat kerja KPK. Pertama tindakan penggeledahan di kantor PDIP yang harus mendapat izin Dewan Pengawas KPK. Padahal menurut Kurnia, penggeledahan sifatnya mendesak dan tidak perlu izin.

Jika menunggu izin dewan pengawas‎, dikhawatirkan bisa membuang waktu dan membuat terduga pelaku menghilangkan bukti penting. Kedua, tim KPK diduga dihalang halangi saat sedang ‎melakukan penyelidikan. Kurnia menilai harusnya semua pihak bersikap koperatif dan tunduk pada proses hukum yang dilakukan KPK.

Atas hal ini, ICW mendesak agar Presiden Jokowi tidak menghiraukan kondisi KPK yang kian lemah dan segera menerbitkan Perppu KPK.

Tags
Show More

Meita Estriani

Rahasia kehidupan adalah jatuh tujuh kali dan bangun delapan kali. Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close