Metropolitan

Kami Siap dengan Konsekuensinya PSI Siap Dampingi William Aditya Hadapi DPRD DKI Rian Ernest

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap membantu anggota DPRD DKI William Aditya Sarana yang juga dari partainya, yang kini tengah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD oleh Sugiyanto dari LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan). Anggota DPRD Fraksi PSI, William Aditya kini tengah dilaporkan ke badan kehormatan DPRD DKI setelah mengungkap adanya kejanggalan dalam RAPBD DKI 2020. Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, pihaknya akan menjalani pemeriksaan dengan lapang dada.

"Kami sudah siap dengan segala konsekuensinya, bahkan William pun sempat mengatakan siap mempertaruhkan jabatannya," jelas Rian, Rabu (6/11/2019) di Kantor Populi Center, Kemanggisan, Jakarta Barat. Menurut PSI, semua yang dilakukan William adalah bentuk menjalankan asas transparansi anggaran di DKI Jakarta. Oleh karena itu, PSI menghormati langkah LSM yang melaporkan William ke badan kehormatan dan siap mendampinginya.

Pihaknya juga sudah menjalani proses formal bersurat, ia menilai ini adalah resiko perjuangan demi transparansi DKI Jakarta. Rian menambahkan jika DPRD tidak melarang tindakan dari William tersebut, mungkin nanti akan timbul perdebatan mengenai apakah tindakannya itu santun atau tidak. "Ada dua hal nih, kita mau mengejar transparansi demi warga DKI Jakarta atau kita mau berdebat di ruang santun atau tidak," papar Rian, melihat tayangan YouTube KOMPAS TV , Rabu (6/11/2019).

Terkait APBD DKI Jakarta 2020, Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas fitra) menilai proses penyusunan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanggar aturan. Penyusunan anggaran menurut fitra salah dalam proses dan transparansi. Fitra mengatakan penyusunan anggaran DKI Jakarta melanggar aturan yang telah ditentukan.

Seharusnya masyarakat diberi akses untuk mengetahui APBD Pemprov DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal Seknas Fitra, Misbah Hasan mengatakan, ada dua hal yang dilanggar Pemprov Jakarta mengenai anggaran tersebut. Pertama, Pemprov DKI Jakarta melanggar pasal 90 PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Bisa dicek nanti, penyusunan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) itu harusnya dimulai minggu kedua di bulan Juli, itu harus sudah diserahkan ke dewan dokumen rancangannya, baru dibahas oleh dewan satu bulan sampai minggu kedua Agustus," jelas Misbah. Kedua, Pemprov DKI Jakarta melanggar mengenai transparansi yang ada di Kementerian Dalam Negeri yang harus diketahui dan diberi akses seluas luasnya tentang APBD. Menurutnya makna politik dari pelanggaran ini adalah, dokumen KUA PPAS yang diserahkan di akhir pembahasan APBD secara keseluruhan.

"Anggota dewan ini tidak punya waktu untuk metani (mencari cari)," tambahnya. Sebelumnya diketahui William Aditya Sarana mengunggah daftar anggaran yang dinilai janggal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke akun Instagram pribadinya @willsarana (29/10/2019). Unggahan itu menimbulkan perhatian masyarakat karena harga pembelian barang yang nominalnya terbilang besar, seperti anggaran untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar.

Sugiyanto menilai anggaran tersebut diekspos William di forum yang tidak resmi, yaitu melalui media sosialnya. Tindakan William dianggap tidak etis karena dokumen yang diunggahnya belum dibahas dalam forum resmi oleh eksekutif dan legislatif. "Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar)," kata dia, dikutip dari , Selasa (5/11/2019),

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2019).

Tags
Show More

Meita Estriani

Rahasia kehidupan adalah jatuh tujuh kali dan bangun delapan kali. Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close